mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

17,5 M Dana BPP Bakal Gagal Dikelola Kinerja Kepala BPP Dipertanyakan

Published on May 30 2013 // Berita Utama

Kantor Badan Pengelola Perbatasan NatunaNatuna,(MR)

SUNGGUH miris dan memalukan, kinerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna, dikomandoi Abdullah, karena tidak mampu menghabiskan anggran yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Anggaran sebesar 17,5 M, bakal gagal dipergunakan, dikarenakan tidak ada keseriusan badan ini untuk bekerja. Sejak berdiri awal Pebruari 2012 lalu, BPP Kabupaten Natuna, hanya mampu menjolok anggaran Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Perbatasan 17,5 M. Sayangnya, pengelolaan dana tersebut bakal “gagal,” dikarenakan orang yang ditempatkan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Menurut sumber Media Rakyat, perencanaan dan pengalokasian anggaran sudah salah sejak awal, Karena tidak mengacu kepada surat keputusan kepala BNPP Pusat yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota. Pada hal surat kepala BNPP no 905/1684/BNPP tanggal 12 November, sudah jelas mengatakan anggaran tersebut untuk peruntukan, Pembangunan/ Peningkatan kondisi jalan non status, menghubungkan kecamatan perbatasan, prioritas dengan pusat kegiatan sekitar. Kemudian, Pembangunan dan rehablitasi dermaga kecil, atau tambatan perahu, untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di Daerah pesisir yang tidak di tangani oleh K/L, serta penyediaan modal transportasi perairan/ kepulauan untuk meningkatkan arus orang barang dan jasa.

Seandainya hal ini mereka pahami, dan tidak mengajukan lewat PU, maka tidak akan terjadi kesalahan. Persoalan ini diketahui sesudah adanya pengesahan APBD, serta di keluarkannya peraturan menteri keuangan no201/PMK.07/Tahun 2012 tentang Pedoman khusus dana alokasi khusus tahun 2013. Sementara untuk melakukan revisi, lanjut sumber, butuh waktu 3 bulan. Oleh karena itu Ia ragu, jika dana BPP, sebanyak 17.5 M, bakal terlaksana dengan baik.

Alasannya, sampai hari ini, DPA yang telah direvisi, belum ada wacana untuk merealisasikan perencanaan, apalagi lelang pisik. Tertundanya pelelangan di BPP, karena dianggap bertentangan dengan juknis pedoman DAK, terutama penunjukan PPTK (Panitia Teknis Kegiatan). Sebelumnya PPTK, di tunjuk oleh Pengguna anggaran, sekarang di SK kan oleh Bupati. terang sumber.

Jujur kita katakan, tidak ada yang salah dengan peraturan BNPP, mengingat dana ini, alokasi khusus, semuanya bisa dijadikan khusus, seandainya peraturan itu bertentangan dengan aturan yang ada, maka harus bertanggung jawab adalah BNPP, bukan BPP, karena BPP sipatnya melaksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan.

Kabid Inspratuktur Kawasan perbatasan, Agus Budiono, dituding orang yang paling berkopenten, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, diduga tidak tau tatakrama. Sambil berdiri dipintu masuk ruangan, sang kabid, dengan tegas mengatakan, pertanyaan itu bukan wewenang Saya. Tanya bapak aja. Bapak juga tidak ada lagi diluar kota cetusnya, seraya tidak mempersilahkan wartawan masuk. Kondisi ini menandakan sang kabid tidak ingin wartawan bertanya lebih jauh lagi. Perilaku yang ditunjukkan Agus, menunjukkan masih banyak PNS, belum mengerti “sopan santun,” dan perlu dilakukan penataran P4.

Sementara itu, salah seorang pegawai dilingkungan BPP, saat ditemui, mengatakan Bapak kepala BPP, tidak ada ditempat Pak, ujar perempuan berkerudung itu. Namun ketika ditanya bapak sering tak masuk kantor ya?, ia hanya mampu tertawa kecil. Dilokasi BPP, tampak ruangan kepala BPP bersama sekretaris tertutup rapat.

Dari informasi diterima wartawan Koran ini, serta hasil investigasi dilapangan, Kepala BPP, Abdullah sejak dilantik jarang masuk kantor. Dia lebih banyak memilih diam dirumah ketimbang di kantor. Bahkan untuk menandatangani beberapa surat, staf BPP, harus rela membawa berkas kerumahnya, demi mendapatkan tanda tangan. Diduga, mantan Kadis Bappeda ini, tidak rela menduduki jabatan sebagai kepala BPP.

Hal yang sama juga dilakukan Sekretaris BPP. Menurut sumber, sekretaris ini juga jarang masuk kantor. Jika masuk, hanya duduk sebentar, lalu pergi entah kemana. Untuk itu diharapkan Agar Bupati hati-hati menempatkan anak buahnya dalam menduduki jabatan. Buat apa punya anak buah jika tidak mampu membantu kinerja Bupati. Ini bisa dijadikan contoh, diharap Bupati melalui BKD, melakukan teguran agar mereka masuk kantor. Sebab, jarang masuk kantor, merupakan “korupsi,” waktu.

Pada hal Wakil Bupati Natuna Imalko, sudah 2 kali menyurati Kepala Badan dan SKPD, terkait telatnya lelang paket proyek, meski demikian, masih banyak yang membandel. Jika demikian, di pastikan Dana BPP, 2014, bakal kosong. Akibatnya, masyarakat yang dirugikan. Sebab, dana DAK, jika gagal, dilaksanakan, dipastikan bakal tidak dikucurkan lag. >> Roy

Leave a comment